PEREKONOMIAN
INDONESIA
Afdhal
Arman
20213282
Heru
Purnomo
24213095
Irvan
Maulana
P
24213518
Moh.Ibnu
Salam
25213625
Tri
Wijayanto
28213970
1EB21
UNIVERSITAS
GUNADARMA 2013/2014
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pemerataan pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kemiskinan di indonesia seperti;pemerataan sandang pangan kesehatan dan pendidikan.Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehdiupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985).Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.
Rumusan
Masalah
Di dalam makalah ini mempunyai beberapa rumusan masalah antara lain:
Di dalam makalah ini mempunyai beberapa rumusan masalah antara lain:
1. Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, pangan dan papan.
2. Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Upaya
Pemerintah Mengatasi Masalah Kemiskinan
3.Tujuan
Adapun
tujuan yang hendak penulis paparkan, yakni :
- Membahas dan
mendiskusikan lebih lanjut sejauh mana peran pemerintah dalam menangani
kemiskinan di bidang pemerataan pembangunan
- Untuk memenuhi tugas softskill
perekonomian indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
1.Pemerataan
pemenuhan kebutuhan pokok terutama sandang, pangan dan papan.
Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.
Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga
miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama
selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
•Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas prime
•Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas prime
Pembangunan rusunawa
2) Pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
Dalam
bidang pendidikan misalnya
1.adanya SUBSIDI untuk siswa pada jenjang
SD,SMP,SMA,Perguruan tinggi
2.Ada nya program Bidik misi Untuk perguruan tinggi
negri maupun swasta.jadi org yang memeang bener benar kurang berkecukupan pun
juga bisa menikmati jenjang perguruan tingggi .
3.adanya beasiswa berprestasi
Dalam bidang kesehatan
Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah
dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan
pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5
hal antara lain
1. menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
2. mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat
miskin
3. menyempurnakan dan memperluas cakupan program
pembangunan berbasis masyarakat
4. meningkatkan akses masyarakat miskin kepada
pelayanan dasar
5. membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin.
Remi
dan Tjiptoherijanto (2002:1), mengatakan bahwa upaya menurunkan tingkat
kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program
Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut
mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya
penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang
miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan
ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok,
dan ketidakmerataan antar wilayah.
Kondisi
kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun
ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan
dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Pada tahun
1999, 27% dari total penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebanyak
33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota adalah orang
miskin. Krisnamurthi dalam Nyayu Neti Arianti,
dkk, (2004:3).
Fokus
program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan meliputi 5 hal antara lain
1. Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
2. Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
3. Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat
4. Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
5. Membangun
dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Beberapa
langkah teknis yang dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut antara
lain:
1. Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin daya
beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok
terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan
dengan fokus ini seperti :
Penyediaan
cadangan beras pemerintah 1 juta ton
Stabilisasi/kepastian
harga komoditas primer
2. Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong
terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan
berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang
berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan
dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi
hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan
teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro
(LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan
budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan
sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi
sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan
usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan
akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan
pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan
koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi
masyarakat miskin.
3. Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat
di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan
pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan
dengan fokus ketiga ini antara lain :
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di
daerah perdesaan dan perkotaan
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan
berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan
untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan,
kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus
ini antara lain:
Penyediaan
beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs);
Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa
berprestasi;
Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin
secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
5. Membangun dan
menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini
bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi
guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah
seperti :
Bantuan
sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
Penyediaan
bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan
(pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin
keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan
pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui
perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM
yang memenuhi persyaratan).
Berikut
ini adalah program-pogram pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan di
Indonesia.
1. Anggaran
untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan
pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong
APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk
meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan
kerja
3. Tetap
mempertahankan program lama seperti:
BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
RASKIN (Beras Miskin)
BLT (Bantuan Langsung Tunai)
Asuransi Miskin, dsb
4. Akselerasi
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras
5. Memberikan
kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan
pembangunan.
6. Sinergi
masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
7. Mendayagunakan
potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
8. Menerapkan
pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
9. Prioritas
kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung
paling miskin
10. Kelompok masyarakat
dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak
tercantum dalam negative list
11. Kompetitif:
desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan
dan cost effectiveness
12. PPK, P2KP, PPIP
SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
13. Program Keluarga
Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
14. Program pemerintah
lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber
permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit
mikro.
15. Program
Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong
kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri
Energi”.
16. Penegakan hukum dan
HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
17. Percepatan
pembangunan infrastruktur
18. Pembangunan daerah
perbatasan dan wilayah terisolir
19. Revitalisai
pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
20. Peningkatan kemampuan
pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
21. Peningkatan aksesbilitas
dan kualitas pendidikan dan kesehatan
22. Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).
UPAYA
PEMERINTAH MENGATASI MASALAH KEMISKINAN
Beberapa
program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara
lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan
kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain
1. menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
2. mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat
miskin
3. menyempurnakan dan memperluas cakupan program
pembangunan berbasis masyarakat
4. meningkatkan akses masyarakat miskin kepada
pelayanan dasar
5. membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin.
Dari lima fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit. Beberapa langkah teknis yang dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut antara lain:
a) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton
• Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b) Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat
miskin. Program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya
kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat atau
keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif
skala Usaha
Mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan
pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis
manajeman usaha mikro
• Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah
terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan
pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan
berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
c) Menyempurnakan dan memperluas cakupan program
pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan
perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha
bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara
lain :
• Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di
daerah perdesaan dan perkotaan
• Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan
berbasis masyarakat.
d) Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada
pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk
miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa
program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang
pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah
Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
• Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);
• Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa
berprestasi;
• Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin
secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
e) Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan
sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin
dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.
Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan
gender (PUG) dan anak (PUA)
• Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin,
komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
• Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban
bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat
miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi
dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI
dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada
keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM
yang memenuhi persyaratan).
Berikut
ini adalah program-pogram pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan di
Indonesia.
1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
3. Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya.
2. Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
3. Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
harga khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak
lebih dari Rp.5000,- per Kg)
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
14. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan Usaha Mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
17. Percepatan pembangunan infrastruktur
18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
19. Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin
10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas kegiatan dan cost effectiveness
12. PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
13. Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
14. Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan Usaha Mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro.
15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
17. Percepatan pembangunan infrastruktur
18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
19. Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri).
Ada beberapa program yang perlu dilakukan agar
kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi :
1. meningkatkan pendidikan rakyat. Sebisa mungkin
pendidikan harus terjangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah
yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan di Indonesia. Tentu bukan hanya
fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji dan tidak mengajar lagi.
2.pembagian tanah/lahan pertanian untuk petani.
Paling tidak separuh rakyat (sekitar 100 juta penduduk
3.tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari
para pengusaha besar. Para petani/pekebun kecil sulit untuk mengekspor produk
mereka. Sebaliknya para pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk mereka
(para pengusaha bisa menekan/melobi pemerintah) sehingga rakyat justru bisa
kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama dengan harga Internasional.
Ini sudah terbukti dengan melonjaknya harga minyak kelapa hingga 2 kali lipat
lebih dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga
Internasional. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa.
4. lakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu
dikaji apakah pertanian kita efisien atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan
berbahaya bagi kesehatan, pertimbangkan predator alami seperti burung hantu
untuk memakan tikus, dsb. Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan berbahaya,
coba pupuk organik seperti pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya pestisida
dan pupuk, para petani akan semakin terbantu karena ongkos tani semakin rendah.
5. data produk-produk yang masih kita impor.
Kemudian teliti produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga
kita tidak tergantung dengan impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai
contoh jika mobil bisa kita produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat
devisa dan membuka lapangan kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor
terjual di Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika
pemerintah menyisihkan 1% saja dari APBN yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk
membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan nasional, maka akan terbuka
lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran dollar setiap tahunnya.
6. stop eksploitasi atau pengurasan kekayaan alam oleh perusahaan
asing. Kelola sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh asing
dengan alasan kita tidak mampu dan sedang transfer teknologi. Kenyataannya dari
tahun 1900 hingga saat ini ketika minyak hampir habis kita masih ”transfer
teknologi”.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Jadi pemerataan pembangunan di indonesia
sudah banyak di realisasikan oleh poemerintah walopun belum maksimal tetapi
setidaknya ada beberapa yang sudah mjulai sukses.setidak nya angka kemiskinan
indonesia sejak 2009 hingga 2013 jauh berkurang dan hampir mendekati angka
kesejahteraan.
Saran
Seharusnya pemerintah tidak melalkukan
semuanya dengan bersamaa.seharusnya fokus ke pada ke permasalahan yang paling
banyak di alamai oleh masyarakat terutama di wilayah Timur indonesia.sehingga
pemerataan pembangunan ini memang merata tidak hanya wacana dan menciptakan
kehidupan di indonesia ini lebih tentram abadi dan sejahtera tentunya
BAB IV
DAFTAR
PUSTAKA
Sumber : http://camilla-zahra.blogspot.com
Sumber : http://camilla-zahra.blogspot.com



Tidak ada komentar:
Posting Komentar